Tunjangan Hari Raya atau THR selalu menjadi topik yang paling dicari menjelang hari raya keagamaan. Banyak pekerja bertanya soal hak mereka, sementara pengusaha ingin memastikan kewajiban dipenuhi dengan benar. Karena itu, perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja menjadi isu penting yang perlu dipahami bersama, baik dari sisi karyawan maupun perusahaan.
Artikel ini membahas secara lengkap cara menghitung THR sesuai aturan terbaru, dasar hukumnya, contoh kasus nyata, serta pendapat praktis dari sudut pandang profesional HR. Tujuannya sederhana: membantu Anda memahami aturan tanpa ribet, tanpa bahasa hukum yang berbelit, dan tetap akurat.
Apa Itu THR dan Mengapa Diatur Negara?
Pertama, mari kita samakan persepsi.
THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.
Karena menyangkut kesejahteraan pekerja, negara mengaturnya secara tegas. Dengan begitu, hak pekerja terlindungi dan perusahaan memiliki kepastian hukum. Di sinilah perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja berperan sebagai rujukan utama.
Selain itu, THR juga berdampak besar pada daya beli masyarakat. Setiap tahun, perputaran uang dari THR mendorong konsumsi nasional. Maka, kepatuhan terhadap aturan THR bukan hanya soal hukum, tapi juga soal tanggung jawab sosial.
Dasar Hukum Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja
Sebelum membahas angka, kita perlu memahami dasar hukumnya.
Regulasi yang Mengatur THR
THR diatur melalui beberapa lapisan aturan, antara lain:
- Undang-Undang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah turunan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang THR Keagamaan
UU Cipta Kerja tidak menghapus kewajiban THR. Sebaliknya, aturan ini mempertegas hak pekerja sekaligus memberi kepastian bagi pengusaha dalam penerapannya.
Dengan kata lain, perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja tetap mengacu pada prinsip keadilan, proporsional, dan kepastian hukum.
Siapa yang Berhak Menerima THR?
Selanjutnya, mari bahas subjeknya.
Pekerja dengan Status PKWT dan PKWTT
Semua pekerja berhak atas THR, baik:
- Pekerja tetap (PKWTT)
- Pekerja kontrak (PKWT)
Selama memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, hak THR tetap melekat. Ini termasuk pekerja harian lepas yang memenuhi masa kerja minimal.
Masa Kerja Minimum
Pekerja berhak atas THR jika telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus.
Jika masa kerja belum mencapai 12 bulan, THR tetap wajib dibayarkan secara proporsional. Inilah poin penting dalam perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja yang sering disalahpahami.
Komponen Upah yang Menjadi Dasar Perhitungan THR
Banyak kebingungan muncul di sini. Karena itu, bagian ini sangat krusial.
Upah Pokok dan Tunjangan Tetap
Dasar perhitungan THR adalah:
- Upah pokok, atau
- Upah pokok + tunjangan tetap
Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dibayarkan rutin setiap bulan dan tidak bergantung pada kehadiran atau kinerja.
Contohnya:
- Tunjangan jabatan tetap
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan perumahan tetap
Sebaliknya, tunjangan tidak tetap seperti uang lembur atau insentif tidak masuk perhitungan THR.
Rumus Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja
Sekarang kita masuk ke inti pembahasan.
1. Perhitungan THR untuk Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih
Jika pekerja telah bekerja 12 bulan atau lebih, maka:
THR = 1 bulan upah
Upah di sini sesuai dengan definisi pada bagian sebelumnya.
2. Perhitungan THR untuk Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan
Jika masa kerja antara 1 sampai 11 bulan, maka rumusnya:
THR = (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah
Rumus ini adalah inti dari perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan.
Contoh Perhitungan THR yang Mudah Dipahami
Agar lebih jelas, mari lihat contoh nyata.
Contoh 1: Pekerja Tetap dengan Masa Kerja Lebih dari 1 Tahun
- Upah pokok: Rp5.000.000
- Tunjangan tetap: Rp1.000.000
- Total upah: Rp6.000.000
Maka, THR yang diterima adalah:
Rp6.000.000
Contoh 2: Pekerja Kontrak dengan Masa Kerja 6 Bulan
- Upah bulanan: Rp4.000.000
- Masa kerja: 6 bulan
Perhitungannya:
(6 ÷ 12) × Rp4.000.000 = Rp2.000.000
Contoh ini sering muncul di lapangan. Karena itu, memahami perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja membantu menghindari konflik kerja.
Waktu Pembayaran THR yang Wajib Dipatuhi
THR tidak boleh dibayar sesuka hati.
Batas Waktu Pembayaran
THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja.
Jika perusahaan terlambat, maka sanksi administratif bisa dikenakan. Selain itu, reputasi perusahaan juga bisa terdampak.
Apakah THR Boleh Dicicil?
Ini pertanyaan yang sering muncul, terutama saat kondisi keuangan perusahaan sedang ketat.
Jawabannya tegas: tidak boleh.
THR harus dibayarkan penuh dan tidak dicicil. UU Cipta Kerja tidak membuka ruang untuk cicilan THR, kecuali ada kebijakan khusus pemerintah dalam kondisi tertentu, seperti krisis nasional.
Sanksi Jika Perusahaan Tidak Membayar THR
Aturan tanpa sanksi hanya menjadi tulisan. Karena itu, negara menetapkan konsekuensi.
Jenis Sanksi
Pengusaha yang tidak membayar THR bisa dikenai:
- Teguran tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Penghentian sementara produksi
- Denda sesuai ketentuan
Dengan adanya sanksi ini, perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja tidak boleh dianggap sepele.
THR untuk Pekerja yang Mengundurkan Diri atau PHK
Bagaimana jika pekerja resign atau terkena PHK?
Pekerja yang Masih Aktif Saat Hari Raya
Jika hubungan kerja masih berjalan saat hari raya tiba, maka THR tetap wajib dibayarkan.
Pekerja yang Sudah Berakhir Hubungan Kerjanya
Jika hubungan kerja telah berakhir sebelum hari raya, maka THR tidak wajib dibayarkan. Namun, beberapa perusahaan tetap memberi THR sebagai kebijakan internal.
Pandangan Praktisi HR tentang Perhitungan THR
Sebagai praktisi di bidang ketenagakerjaan, saya melihat THR bukan sekadar kewajiban hukum.
THR adalah bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja. Ketika perusahaan menghitung dan membayar THR dengan benar, hubungan industrial menjadi lebih sehat. Konflik bisa ditekan, produktivitas meningkat, dan kepercayaan tumbuh.
Karena itu, memahami perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja seharusnya menjadi prioritas, bukan beban.
Kesalahan Umum dalam Perhitungan THR
Agar tidak salah langkah, perhatikan kesalahan yang sering terjadi:
- Menghitung THR hanya dari upah pokok, padahal ada tunjangan tetap
- Tidak membayar THR untuk pekerja kontrak
- Membayar THR terlambat
- Membayar THR secara cicilan
Kesalahan ini terlihat sepele, tetapi bisa berdampak hukum.
Tips Agar Perhitungan THR Selalu Sesuai Aturan
Agar aman dan tenang, lakukan langkah berikut:
- Pastikan data masa kerja pekerja akurat
- Pisahkan tunjangan tetap dan tidak tetap
- Gunakan rumus resmi tanpa modifikasi
- Siapkan anggaran THR jauh hari
- Komunikasikan perhitungan THR secara transparan
Dengan cara ini, perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja bisa berjalan lancar tanpa drama.
Kesimpulan
THR bukan hadiah, melainkan hak pekerja yang dijamin negara. UU Cipta Kerja memperjelas mekanisme dan rumusnya agar adil bagi semua pihak.
Dengan memahami perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja, pekerja bisa memastikan haknya terpenuhi, sementara pengusaha bisa menjalankan kewajibannya tanpa risiko hukum.
Pada akhirnya, kepatuhan pada aturan THR menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat, saling menghargai, dan berkelanjutan.
SUMBER: JAMUWIN78